Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presid

No description
by

Otniel Yustisia

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presid

C. Pembentukan Peraturan Presiden (menurut UU No. 10 Tahun 2004)
E. Penetapan, dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (menurut Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007)
Bab V. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
Bab VI. Kerangka Atau Bentuk Luar Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dirumuskan bahwa:
"Presiden menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden."
B. Penetapan, dan Pengundangan Peraturan Pemerintah (menurut Peraturan Presiden No. 1 th. 2007
Dalam Pasal 40 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tersebut dirumuskan bahwa, " dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa dapat membentuk Panitia Antardepartemen, dan tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden berlaku mutatis mutandis dalam ketentuan bab II. Dengan rumusan berlaku mutatis dan mutandis, maka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24.
Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dirumuskan bahwa:
"Presiden menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden."
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Sekretaris Kabinet melakukan penyiapan naskah rancangan Peraturan Presiden dengan membubuhkan tanda tangan, sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007. Sesudah itu, sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah Peraturan Presiden untuk disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan.
Dan Menteri akan mengundangkan Peraturan Presiden tersebut dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disertai nomor dan Tahunnya.
D. Penetapan, Dan Pengundangan Peraturan Presiden (menurut Peraturan Presiden N0. 1 Th. 2007)
Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa, Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d UU No. 1 Tahun 2004, Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga tersebut harus diundangkan, dan Pengundangannya dilakukan oleh Menteri. Menteri mengundangkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya menteri akan menandatanganinya dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut.
Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Serta Bagaimana Kerangka Bentuk Luar Perundang-Undangan (Bab V Dan Bab VI)
A. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah (Menurut UU No. 10 Tahun 2004)
Proses pembentukan Peraturan adalah kewenangan Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang, yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selama ini pembentukan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya dilaksanakan menurut Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
Pembentukan suatu Peraturan Presiden dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang dimaksudkan dalam Pasal 24 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Peraturan Presiden No. 68 Th. 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden
Dan kemudian menempatkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan memberikan nomor. Selanjutnya menteri akan menandatangani Peraturan Presiden dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Presiden tersebut dan kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Kabinet untuk disimpan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 1 Th. 2007.
Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d UU No. 1 adanya peraturan perundang-undangan lainnya dengan rumusan: "Peraturan Perundang-Undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia."
A. Pendahuluan
UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menetapkan dalam Pasal 44 bahwa, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang tersebut, yang berlaku untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.
Pasal 44
1. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
B. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 meliputi:
1. Judul.

2. Pembukaan.
a. Frase dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan.
c. Konsiderans "Menimbang".
d. Dasar Hukum "Mengingat".
e. Diktum.

3. Batang Tubuh
a. Ketentuan Umum.
b. Materi Pokok Yang Diatur.
c. Ketentuan Pidana.
d. Ketentuan Peralihan.
e. Ketentuan Penutup.

4. Penutup.
5. Penjelasan.
6. Lampiran.
1. Judul
Adalah uraian singkat tentang isi peraturan perundang-undangan, yang didahului dengan penyebutan jenis, nomor dan tahun pengundangan atau penetapan, serta kalimat singkat yang mencerminkan nama dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Pembukaan
Pembukaan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, konsiderans menimbang dan dasar hukum pembentukan "mengingat" serta diktum.

3. Batang Tubuh
Batang Tubuh suatu peratutan perundang-undangan memuat rumusan -rumusan yang merupakan substansi dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal, oleh karena pasal merupakan satuan acuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal-pasal dalam Batang Tubuh peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam kalimat yang normatif, atau rumusan lainnya yang memuat tentang:
1. Aturan tingkah laku (gedragsnormen) yang berupa:
- perintah
- larangan
- pengizinan
- pembebasan
2. Ketentuan tentang kewenangan
3. Ketentuan tentang penetapan.
4. Penutup
Penutup suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian akhir dari suatu perundang-undangan yang terdiri atas:
a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
b. Penandatanganan, pengesahan, atau penetapan peraturan perundang-undangan.
c. Pengundangan peraturan perundang-undangan.
d. Akhir bagian penutup.

5. Penjelasan (jika diperlukan)
Pada dasarnya setiap undang-undang memerluka penjelasan, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang dapat memuat penjelasan jika diperlukan.

6. Lampiran (jika diperlukan)
Dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya kadang-kadang diperlukan lampiran. Lampiran dapat berupa suatu gambar/lambang, peta lokasi, grafik atau sistem penghitungan yang merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
Terima Kasih.
Full transcript