Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konsinyering Insentif dan Disinsentif sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No description
by

bagja sp

on 24 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konsinyering Insentif dan Disinsentif sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Konsinyering Insentif dan Disinsentif
sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Insentif dan Disinsentif
di Kabupaten Pandeglang

Drs. H. Mahmud Ali , MM
(Sekretaris Bappeda Kab. Pandeglang)
* Secara Geografis
Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, memiliki luas wilayah 2.747 Km2 (274.689,91 ha) atau sebesar 29,98% dari luas Provinsi.
* Terdiri dari 35 Kecamatan dengan 326 Desa dan 13 Kelurahan.
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang 2011-2031
(Perda No 3 Tahun 2011)
”Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Sebagai Pusat Agroindustri Dan Pariwisata Di Provinsi Banten Yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan”
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air di seluruh wilayah kabupaten;
2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki;
3. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengendalian secara
ketat terhadap kawasan lindung;
5. Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budi daya;
6. . Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agropolitan, minapolitan serta industri berbasis pertanian dan ekowisata;
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
**
Pengendalian pemanfaatan ruang, dalam konteks penataan ruang, merupakan suatu tindakan atau upaya untuk mewujudkan tertib bertata ruang.
Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang mencakup al:
1. Penetapan peraturan zonasi
2. Perizinan
3. Pemberian insentif dan disinsentif
4. Pengenaan sanksi
Definisi
Insentif
merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan atau keringanan pada pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan sehingga terjadi percepatan pengisian ruang.
Disinsentif
merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk membatasi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan penurunan kualitas lingkungan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan.
Kebijakan Pemberian
Insentif dan Disinsentif
Insentif
dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
Disinsentif
diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya
Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Insentif dan disinsentif dapat berupa: insentif/disinsentif fiskal dan/atau insentif/disinsentif non fiskal.
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dalam Perda RTRW No:3 Tahun 2011 Pasal 57 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk:
*
meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
**
memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
*** meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten
Ketentuan Pemberian Insentif
Insentif fiskal dapat berupa:
Insentif non fiskal dapat berupa:
* Pemberian kompensasi;
* Subsidi silang;
* Kemudahan perizinan;
* Imbalan;
* Sewa ruang;
* Urun saham;
* Penyediaan prasarana dan sarana;
* Penghargaan; dan/atau
* Publikasi atau promosi.
* Pemberian keringanan pajak daerah; dan/atau
* pengurangan retribusi.
Ketentuan Pemberian Disinsentif
Disinsentif fiskal berupa:
Disinsentif non fiskal berupa
> pengenaan pajak yang tinggi
> kewajiban memberi kompensasi
> pensyaratan khusus dalam perizinan;
> kewajiban memberi imbalan; dan/atau
> pembatasan penyediaan prasarana dan sarana
Mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif
Mekanisme pemberian insentif/disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.
Pengaturan mekanisme pemberian insentif/disinsentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
Regulasi yang telah dibuat mengenai
Insentif dan Disinsentif
Peraturan Bupati No:22 Tahun 2010

tentang Mekanisme Insentif dan Disinsentif Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Beririgasi
Maksud dan Tujuan Perlindungan
Lahan Pertanian Beririgasi
Adalah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi guna menjamin ketersediaan lahan pertanian beririgasi secara berkelanjutan.
Tujuan:
> Melindungi kawasan dan lahan pertanian;
> Menciptakan ketahanan pangan dan pertanian
berkelanjutan lokal dan regional ;
> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
> Mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi dalam
rangka pembangunan berkelanjutan:
Insentif untuk para petani yang mendukung program pelestarian pertanian beririgasi, berupa:
Diberikan sarana produksi pertaniaan ;
>
Pemberian penghargaan ;
> Dibuatkan sarana infrastruktur untuk usaha tani ;
> Jaminan ketersediaan air beririgasi sepanjang tahun ;
> Diberikan keringanan di bidang perpajakan ;
> Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
> Pemberian penghargaan kepada masyarakat, dan
atau swasta> Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
Disinsentif untuk para petani yang tidak mendukung program pelestarian pertanian beririgasi, berupa:
1. Tidak dapat diberikan ijin mendirikan
bangunan diatas lahan pertanian beririgasi ;
2. Tidak diberikan izin usaha
selain usaha pertanian sawah ;
3. Mengganti lahan sawah beririgasi
yang beralih fungsi
Untuk non industri sebanyak 1 (satu) kali luas lahan yang beralih fungsi
Untuk industri sebanyak 3 (tiga) kali luas lahan yang beralih fungsi
4. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan
dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk
mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang;
5. Pembatasan penyediaan infrastruktur,
pengenaan kompensasi, dan penalti.
Regulasi Turunan Perda No:3 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.Pandeglang Tahun 2011-2031
1. Perbup tentang Pengendalian menara
Telekomunikasi (Nomor 37 tahun 2012).
Peta
KABUPATEN PANDEGLANG
2. Perbup tentang Prosedur Izin Pemanfaatan
Ruang (Nomor 36 tahun 2012).
3. Perbup tentang Insentif dan Disinsentif Pencegahan Alih
Fungsi lahan Pertanian Berigasi
( Nomor : 22 tahun 2012).
4. Perbup Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
(Dalam Proses Pembahasan)
TERIMA KASIH

Full transcript