Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

HUKUM ADAT BALI

No description
by

arista wirdiantara

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HUKUM ADAT BALI

sistem kekerabatan berpengaruh terhadap sistem pewarisan, adapun sistem kekerabatan tersebut adalah:
Sistem kekerabatan patrilinial;
Sistem kekerabatan matrilineal;
Sistem kekerabatan parental

HUKUM WARIS DI BALI
HUKUM ADAT BALI
Pewaris
Harta warisan
Ahli Waris

Unsur-Unsur Pewarisan Itu Sendiri, Yang Dimana Terdiri Dari Tiga Unsur
Yang dimaksud pewaris dalam hukum adat Bali adalah seorang ayah (laki-laki).

pengertian
Berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti, maka dalam hukum adat waris Bali yang berdasarkan sistem kepurusa, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris adalah laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang haknya tidak terputus sebagai ahli waris.

AHLI WARIS
Faktor perempuan tidak dapat menjadi ahli waris di Bali

Dalih anak perempuan di Bali tidak dapat mewaris sebab dalam sistem kepurusa status anak laki-laki bersifat ajeg, sedangkan status anak perempuan berubah, karena perempuan setelah perkawinan mengikuti suami dan masa keanggotaan suami.

Anak perempuan mempunyai hak mewaris terbatas dengan syarat yaitu
mengenai aturan Undang-Undang no 7 tahun 1984 terhadap pewarisan berdasarkan hukum adat bali
Warisan adalah semua harta kekayaan berupa material (yang berwujud) menurut Windia warisan tidak saja berupa barang-barang berwujud, seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa

Ahli waris dalam hukum adat adalah merupakan unsur yang esensial untuk dapat terjadinya pewarisan.

Bagaimana dengan perempuan di bali? Dapatkah perempuan di bali menjadi ahli waris?

Kekerabatan patrilinial yang dikenal dengan istilah kepurusa yang mengakibatkan suatu “kebiasaan” yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Bali dalam menentukan pewarisan, bahwa dimana dalam sistem kepurusa status anak laki-laki

Pasal 3 Bab IX Kitab Menawa Dharmasastra yang berbunyi:
“Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminyalah yang melindungi dan putra-putranya melindungi setelah ia tua, wanita tidak pernah layak bebas”

Selama ia tetap tinggal dirumah asalnya (tidak kawin)
Tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu, misalnya mengalihkan, menjual, membebankan atas hutang dan lain-lain kecuali untuk tujuan yang layak seperti untuk pengabenan dan harus mendapat persetujuan ahli waris. Apabila ia kawin ke luar, maka ia harus melepaskan hak atas bagian harta warisan orangtuanya.

suatu gambaran diskriminasi gender dimana bahwa kaum laki-laki sangat diutamakan sedangkan kaum perempuan tidak memiliki kedudukan yang dapat diutamakan pemenuhannya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris.
pancer laki-laki yang mewarisi segala sesuatunya sedangkan seorang perempuan tidak diperhitungkan dalam hal ini. Inilah suatu gambaran diskriminasi gender dimana bahwa kaum laki-laki sangat diutamakan sedangkan kaum perempuan tidak memiliki kedudukan yang dapat diutamakan pemenuhannya dalam hal ini adalah sebagai ahli waris
dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita yaitu salah satunya articel 13 dan articel 14 yang secara garis besar membicarakan mengenai kesetaraan gender kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang dilihat dari sudut ekonomi.
adanya keselarasan anatar undang-undang dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Bali. Dengan keluarnya undang-undang ini diharapkan aturan yang mengatur tentang pewarisan di bali seperti awig-awig baik tertulis maupun tidak memeperhatikan kaum perempuan dengan mengakui bahwa perempuan di Bali dapat menjadi ahli waris yang sah dan sepenuhnya terhadap harta kekayaan orang tuanya
hak perempuan Bali terhadap Harta keluarga
kedudkan perempuan di masa lalu sangatlah lemah.
sebuah keputusan pengadilan singaraja berangka tahun 1942 menyebutkan bahwa seorang anak perempuan berikut hartanya dikuasai oleh orang tuanya karena itu perhiasan dirinya pun tidak boleh dibawa kawin .
sebelumnya di tahun 1932 tercatat sebuah keputusan pengadilan karangasem yang menghukum seorang anak perempuan untuk mengembalikan sejumlah uang kepada ayahnmya yang ia bawa kawin
Pada tahun 1900 sampai tahun 2010 , dasar pewarisan adalah peswara 1900, awig-awig dan keputusan MUDP Bali tanggal 15 oktober 2010 baik dalam peswara 1900 dan dalam awig-awig sama-sama memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris akan tetapi dalam awig-awig ditentukan juga bahwa sentana rajeg dan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris
Anak perempuan baru diposisikan sebagai ahli waris sejak diputusan dalam Pesamuhan Agung III MUDP Bali. Keputusan tersebut No.1/Kep./Psm-3/MDP Bali/2010 tanggal 15 Oktober 2010
dalam keputusan tersebut anak perempuan dirumuskan sebagai ahli waris terbatas pada harta warisan guna kaya orangtuanya atas asas ategon asuun (2:1) setelah terlebih dahulu dikurangi sepertiga untuk due tengah (harta bersama), hal tersebut berlaku juga terhadap laki-laki yang kawin nyeburin
Full transcript