Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kajian dan Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Pemerintah (PP

No description
by

intan pramudita rachmawati

on 22 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kajian dan Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Pemerintah (PP

design by Dóri Sirály for Prezi
TERIMA
KASIH

KELEMAHAN
KETERKAITAN DENGAN PERATURAN LAIN
Kajian dan Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1986, PP Nomor 51 Tahun 1993, PP Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan



disusun oleh
Kelompok A II :

Deasy Fitria (P052140871)
Gamal Hamiresa (P052140691)
Intan Pramudita (P052140711)
Muaz Haris (P052140661)
Mujahid Nainggolan (P052140791)


TUJUAN:

1. Mengkaji substansi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1986, PP Nomor 51 Tahun 1993, PP Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

2. Menganalisis isi PP Nomor 29 Tahun 1986, PP Nomor 51 Tahun 1993, PP Nomor 27 Tahun 1999, dan PP Nomor 27 Tahun 2012 yang mencakup kekuatan, kelemahan, tantangan implementasi dan keterkaitannya dengan AMDAL serta UU atau Peraturan Pemerintah lainnya.

Perjalanan PP AMDAL
dan izin lingkungan

Sistematika

EVOLUSI AMDAL DI INDONESIA
lanjutan...
lanjutan...
KEKUATAN
PP 29/ 1986
segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup serta kehidupan manusia yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung harus memiliki ijin dengan informasi data yang lengkap di dalam ijin tersebut.
PP 51/ 1993
Studi Evaluasi Dampak Lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sedang berjalan pada saat berlakunya PP AMDAL 1986 menjadi ditiadakan, sehingga AMDAL semata-mata diperlukan bagi usaha atau kegiatan yang masih direncanakan.
Kekuatan Peraturan Pemerintah ini terletak pada penggunaan AMDAL; kriteria dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup; pembagian tugas dan kewajiban bagi pemrakarsa, instansi dan semua pihak terkait; waktu kadaluarsa dan batalnya hasil penilaian Andal, RKL, dan RPL; sertifikasi penyusun AMDAL dan Keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat, dan ketentuan bahwa dokumen AMDAL bersifat terbuka untuk umum.
PP27/1999
Upaya penyusunan PP Izin Lingkungan lebih sederhana yang tidak menciptakan proses birokrasi baru dan implementatif; proses penilaian amdal yang lebih cepat, yaitu 125 hari dari 180 hari; semakin besarnya ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak; pengaturan bahwa PNS di instansi lingkungan hidup, dilarang menyusun amdal maupun UKL-UPL
PP 29/2012
Tantangan dan Implementasi
PP 29 / 1986
pemerintah beserta instansi terkait dituntut untuk berperan cermat dan komprehensif yang diajukan oleh pemrakarsa untuk mendapatkan ijin lingkungan, ketentuan dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan harus menyajikan data yang komprehensif mengenai data lingkungan beserta dampak yang ditimbulkannya.
PP 51 / 1993
Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain, studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut.
PP 27 / 1999
Tantangan yang terdapat pada Peraturan ini adalah tidak adanya komisi penilai AMDAL sektoral dan ditetapkannya satu Komisi Amdal Pusat di bawah Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Dalam Peraturan ini terdapat desentralisasi sehingga kelembagaan di daerah perlu diperkuat khususnya di level pemerintah
PP 27 / 2012
Implementasi dari peraturan ini di lapangan dinilai kurang efektif dengan birokrasi yang lama dan berbelit-belit, selain itu kewajiban bagi pemrakarsa atau penyusun dokumen AMDAL yang diwajibkan memiliki sertifikat penyusun AMDAL dinilai memberatkan pemrakarsa. Bnayak pasal yang terkandung dalam Peraturan ini yang sangat rumit dan memakan waktu yang lama bagi pengesahan izin usaha sehingga banyak isi dalam peraturan ini yang dilanggar baik oleh pemrakarsa maupun oleh instansi terkait.
PP 29 / 1986
Peraturan ini terkait dengan UUD '45 pasal 33 ayat 3 yang mengatur tentang sumberdaya alam di bumi ialah untuk kemakmuran rakyat, sehingga dengan adanya PP ini pemrakarsa diwajibkan untuk memiliki ijin amdal untuk kegiatan pembangunan sehingga proses pembangunan bisa berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa tanpa menimbulkan dampak negatif yang merusak lingkungan
PP 51 / 1993
PP 51 / 1993 masih terkait dengan peraturan pendahulunya yaitu PP 29 / 1986. Terdapat banyak koreksi yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tetapi hakekat Amdal itu sendiri tidak berubah yaitu sebagai salah satu sarana penjamin pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis.Sedangkan perubahan PP No. 51 tahun 1993 lebih didasari oleh penyesuaian pemerintah terhadap undang-undang No.23 tahun 1997. Perbedaan lain yang ditemukan adalah pada PP No.29 tahun 1986 tidak diketemukan tentang penapisan berkala yang digunakan sebagai kegiatan pantauan pada kegiatan / jenis usaha.
PP 27 / 1999
Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 ditetapkan dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
PP 27 / 2012
PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sangat terkait dengan AMDAL yang diatur dalam PP No. 27 tahun 1999.
Selain itu juga terkait dengan UU No. 32 tahun 2009
kesimpulan
Saran
1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan harus ditingkatkan termasuk dalam penyusunan dan keterbukaan informasi mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pemegang ijin lingkungan dan ijin usaha harus diperketat.

3. Perlu adanya pembagian wewenang antar kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
3. Banyak kasus pelanggaran ijin lingkungan yang tidak memiliki AMDAL dikarenakan adanya otonomi daerah sehingga pemerintah pusat tidak bisa secara leluasa mengawasi proses pembangunan di daerah. Oleh karena itu perlu adanya pembagian wewenang antar kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
4. Implementasi AMDAL dilakukan secara lebih singkat agar pemrakarsa tidak lagi takut untuk mengajukan ijin usaha/kegiatan. Proses dilakukan secara transparan, terpadu, dan profesional.
SEKIAN
Instrumen PPLH (UU 32/2009)
Full transcript