Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Dampak Politik, Budaya, Sosial-Ekonomi, dan Pendidikan pada

No description
by

Cindy Stevany

on 19 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dampak Politik, Budaya, Sosial-Ekonomi, dan Pendidikan pada

Dampak Politik, Budaya, Sosial-Ekonomi, dan Pendidikan pada masa Penjajahan Barat dalam Kehidupan Bangsa Masa Kini
Politik
Masa penjajahan barat:
Sistem politik adu domba (devide et Impera) yaitu kedudukan para bupati dianggap pegawai negeri yang digaji pemerintah kolonial Belanda. Dengan pengawasan ketat Belanda memanfaatkan para penguasa pribumi untuk menekan dan memeras rakyat Indonesia sehingga kewibawaan para bupati jatuh dimata rakyat. Dengan demikian rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi dan kehidupan politik menjadi buntu

Masa sekarang:
Kitab undang-undang hukum pidana dan perdata yang dipakai di pengadilan
Ekonomi
Masa penjajahan barat:
Sistem perdagangan dikuasai oleh pihak
penjajah (monopoli) seperti Portugis, Spanyol,
dan VOC, dan kolonial Belanda.
Salah satunya adalah pelaksanaan
sistem tanam paksa (cultuurstelsel) dan
sistem Ekonomi Liberal Politik Pintu Terbuka).
Hal ini tidak memberikan keuntungan
apa pun untuk rakyat Indonesia.
Sebaliknya, banyak rakyat yang hidup dalam
kemiskinan dan kelaparan.


Masa sekarang:
Kaum kapital (pemilik modal Barat) masih menguasai perekonomian Indonesia di bidang industri
Sosial
Masa penjajahan barat:
Diskriminasi dan intimidasi berdasarkan golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa.

Contohnya:
• Orang Eropa (kulit putih) memiliki hak isitimewa daripada rakyat pribumi yang dibebani oleh kewajiban dan tidak dilindungi hukum
• Tidak semua anak pribumi dapat memperoleh pendidikan
• Di bidang pemerintahan, tidak semua jabatan tersedia untuk orang pribumi
Masa sekarang:
Budaya feodalisme (sistem sosial yg mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja)
Kebudayaan
Masa penjajahan barat:
Ditengah kehidupan tradisional rakyat Indonesia pada abad ke-15 mulai diterapkan kebudayaan Eropa seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan sistem pendidikan. Beberapa diantaranya berlawanan dengan nilai budaya bangsa seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, pemerasan, penindasan,
dan masuk dan berkembangnya agama Kristen Protestan di Nusantara.
Pendidikan
a. Pendidikan Katolik dan Kristen-Protestan masa penjajahan Portugis
Pendidikan Katolik berkembang sejak abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Sembari berlayar dan mencari rempah-rempah di pulau-pulau mereka selalu membawa misionaris Katolik-Roma yang berperan ganda sebagai penasihat spiritual dalam perjalanan jauh dan penyebar agama di tanah yang didatangi.

Kemudian Belanda menyebarkan agama Kristen-Protestan dan mengembangkan sistem pendidikannya sendiri bercorak Kristen-Protestan.
b. Pendidikan zaman VOC
Diawali dengan misi dagang kemudian diikuti oleh misi penyebaran agama dengan cara mendirikan sekolah-sekolah asrama. Di sana diajarkan agama Kristen-Protestan dengan bahasa Belanda dan Melayu.

Kemudian pada awal abad ke-16 VOC mendidirikan sekolah di pulau-pulau seperti Ambon dan Banda. Selanjutnya didirikan pula sekolah dengan jenis dan tujuan yang lebih beragam. Tujuan utamanya untuk kepentingan misi VOC di Nusantara.
c. Pendidikan zaman kolonial Belanda
Setelah VOC pudar pada akhir abad ke-18 datanglah zaman kolonial Belanda. Sistem pendidikan diubah dengan memisah antara sekolah Eropa (khusus anak-anak Belanda dan orang Eropa) dan sekolah Bumiputera (tingkatan lebih rendah untuk anak-anak bumiputera terpilih).

Akhir abad ke-19 – 20, mulai muncul
sekolah dasar
,
sekolah menengah
,
sekolah kejuruan
,
sekolah khusus untuk perempuan dan pribumi
,
sekolah dokter
,
perguruan tinggi hukum
, dan
perguruan tinggi teknik
.




Untuk mengimbangi pendidikan Belanda, berdiri pula lembaga pendidikan bercorak keagamaan dan kebangsaan oleh
Muhamadiyah
,
taman siswa
,
INS kayutaman
,
Ma’arif
, dan perguruan Islam yang lain.
d. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945)
Jepang menghapus sistem pendidikan warisan Belanda (diantaranya Sekolah Hukum dan MOSVIA) dan menggantinya dengan:

• Sekolah Rakyat (RS) untuk semua golongan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan asal-usulnya
• SMP (3 tahun)
• Sekolah Menengah Tinggi (SMT) selama 3 tahun
• Sekolah kejuruan seperti Sekolah Pertukangan, Sekolah Pelayaran Tinggi, Sekolah Menengah Teknik Menengah
• Sekolah Tinggi Kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta
• Sekolah Tinggi Teknik di Bandung
Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pertama di sekolah dan kantor pemerintahan dan bahasa Jepang menjadi bahasa pengantar kedua.

Sejak saat itu Bahasa Indonesia berkembang sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi ilmiah.

Tujuan pendidikan Jepang untuk mendukung pendudukan Jepang dengan menyediakan tenaga kerja kasar secara cuma-cuma (romusha).

Pendidikan dan pengajaran sampai 1945 diselenggarakan oleh Kantor Pengajaran (Bunkyo Kyoku) yang merupakan bagian dari kantor penyelenggaran pamong praja (Naimubu).
Setelah proklamasi, pemerintah Indonesia yang baru menunjuk:

1. Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran mulai 19 Agustus – 14 November 1945
2. Mr. T.G.S.G Mulia mulai 14 November 1945 – 12 Maret 1946
3. Mohamad Syafei mulai 12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946

Karena masa jabatan yang singkat, tidak banyak yang dapat diperbuat oleh para menteri karena Indonesia masih disibukkan dengan persoalan bangsa setelah diproklamasikannya kemerdekaan.
e. Pendidikan di Indonesia
pasca kemerdekaan (1945 – 1969)
masa sekarang :
Pendidikan nasional sekarang dikembangkan dengan prioritas pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

• 2 Mei 1984 diberlakukan wajib belajar 6 tahun untuk SD berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar.

• 2 Mei 1994 dicanangkan wajib belajar pendidikan 9 tahun untuk SLTP berdasarkan PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun meliputi SD selama 6 tahun dan SLTP selama 3 tahun.
Tujuan utamanya:

• Meningkatkan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi umur 7 – 15 tahun
• Meningkatkan mutu sumber daya Indonesia hingga mencapai SLTP
Masa sekarang:
Sampai sekarang kebudayaan Eropa yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa seperti pergaulan bebas masih banyak dijumpai di Indonesia.
XI MIA 4
A. Fajar Aditya B.A.
A. Madani
Annisa Maghfira
Cindy Stevany R.S.
Ilham Athallah
M. Satya Nugraha
Noor Isna Azizah
Zairinur Primadana
Full transcript