Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERMASALAHAN DALAM ASPEK KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

No description
by

sewitra Bagaskara

on 7 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERMASALAHAN DALAM ASPEK KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

PERMASALAHAN DALAM ASPEK KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN
ERA OTONOMI DAERAH

PERMASALAHAN DALAM ASPEK KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN
ERA OTONOMI DAERAH

Erlina Widian Sari 14020112130078
Sewitra Bagaskara 14020112130079
Grace Olivia S 14020112130080
Amini 14020112130081
Septiana 14020112130088
David Irawan 14020112130090

Terima Kasih!
Thank you!
Dalam UU nomor 43 tahun 1999 pasal 12 ayat 2 untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pasa sistem prestasi kerja.

Rekruitmen PNS Daerah
Proses penerimaan calon PNS adalah proses yang paling kritis dibandingkan dengan serangkaian proses lain dari keseluruhan fungsi manajemen kepegawaian.

Kesalahan pada proses rekrutasi memiliki akibat jangka panjang yang sangat merugikan jika kualitas PNS yang direkrut ternyata tidak sesuai dengan dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
Pegawai Negeri terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah


Permasalahan Kepegawaiam
1. Rekruitmen PNS Daerah
2. Mutasi Pegawai
3. Kelembagaan



Masalah pertama muncul dari penggunaan formasi sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pegawai. Penggunaan formasi, yaitu jumlah pegawai dan susunan pangkat yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi birokrasi tertentu, memiliki beberapa kelemahan.
formasi tidak menggambarkan jenis keahlian/ kecakapan yang dibutuhkan oleh satuan organsasi pemerintah tertentu. Rekrutasi calon PNS tidak dilakukan untuk mengisi jabatan tertentu yang lowong, tetapi untuk memenuhi formasi.
B
esaran kuota formasi yang dialokasikan ke daerah cenderung menjadi arena KKN baru bagi para actor yang terlibat dalam penentuan formasi dan rekrutmen pegawai baik di pusat ataupun di daerah.
Computer Assissted Test (CAT) merupakan metode seleksi dengan menggunakan alat bantu komputer yang dapat digunakan untuk tes rekrutmen CPNS dan Tes Kompetensi Kepegawaian (TKK).

Adapun Maksud dan Tujuan Penggunaan Sistem CAT CPNS ini adalah untuk:
1. Mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian
2. Menciptakan standarisasi hasil ujian seacra nasional
3. Menetapkan standar nilai

Keunggulan dan manfaat
Peserta tes dapat mendaftar melalui internet
1. Peserta tes dapat dinilai langsung sesuai dengan hasil yang diperoleh
2. Komputer menyediakan keseluruhan materi soal Kompetensi Dasar (Tes Pengetahuan Umum, Tes Bakat Skolastik, dan Tes Skala Kematangan)
3. Penilaian dilakukan secara objeltif
4. Peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian hasil (skor) yang diperolehnya.

dengan adanya sistem CAT ini mampu menyajikan hasil tes yang obyektif, cepat, transparan, dan terpercaya
Mutasi Pegawai
Salah satu masalah yang menonjol dalam bidang kepegawaian pasca pelaksanaan otonomi daerah adalah rendahnya mobilitas aparatur antar daerah dan antar susunan pemerintahan. Ketika transfer pegawai menjadi kewenangan sepenuhnya daerah dan belanja pegawai menjadi salah satu komponen alokasi dasar dari dana alokasi umum (DAU) maka transfer pegawai amat sulit dilakukan. Akibatnya, wawasan aparatur daerah cenderung menjadi amat sempit dan mengarah pada ekslusifitas yang dapat membahayakan wawasan kebangsaan.
Aparatur daerah yang seharusnya dapat menjadi salah satu pilar dari NKRI cenderung menjadi semakin terkotak-kotak secara spasial dan secara vertical.
Pengkotakan aparatur secara spasial ketika beririsan dengan aspek-aspek primordial seperti kesamaan etnis dan agama dapat melembagakan nilai-nilai primordial yang sempit dalam aparatur sipil di daerah. Akibatnya, sering muncul kecenderungan aparatur dan pemerintah daerah untuk menjadi semakin eklusif berbasis pada nilai-nilai kedaerahan dan primordial.
Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dapat ditentukan beberapa penanganannya:

1. Membuat pengaturan yang jelas tentang transfer aparatur daerah dan antar susunan pemerintahan.
2. Pelaksanaan transfer aparatur sipil eselon I dan II dilakukan secara nasional oleh pemerintah/ Komisi Aparatur Sipil Nasional. Sedangkan untuk aparatur sipil lainnya dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.
3. Pelaksanaan transfer harus berbasis kompetensi dan bersifat kompetitif. Aparatur yang mengalami mutasi dan menduduki jabatan di daerah dan atau susunan pemerintahan lainnya harus memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan di tempat yang baru. Penempatan aparatur yang mengalami mutasi dalam jabatan dilakukan secara kompetitif.

Kelembagaan
Dengan dibebaskannya Daerah untuk menentukan sendiri SOTK-nya maka di berbagai Daerah terdapat dua kecenderungan besar yaitu:

1. Ada daerah yang sangat hati-hati dalam membentuk SOTK dan cenderung untukmembentuk organisasi yang terbatas untuk mencegah jangan sampai PAD dan DAU mereka habis untuk membiayai overhead cost. Sebagai contoh Kabupaten Bengkulu Utara hanya membentuk 9 Dinas.

2. Ada daerah yang masih berpikir dalam cara lama yaitu melakukan proliferasi organisasinya. Akibatnya daerah-daerah tersebut menanggung over-head cost yangtinggi dalam membiayai birokrasi Pemda.

Gejala lain yang berkaitan dengan kelembagaan adalah adanya praktek-praktek masa lalu berupa kecenderungan untuk melakukan pemekaran (Proliferation) kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Proliferasi yang dilakukan lebih dikarenakan untuk mengakomodasikan tekanan dari birokrasi yang berkembang terus dibandingkan untuk mengakomodasikan perkembangan fungsi karena kebutuhan riil masyarakat yang harus dilayani.
Pada sisi yang lain, dalam dua dekade terakhir ini muncul suatu paradigma baru adanya kebutuhan melibatkan pihak swasta dalam pelayanan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan Pemda melalui kompetisi. Pelibatan swasta sangat diperlukan untukmenangani urusan-urusan pelayanan yang karena keterbatasan dana dan daya dari pemerintah, akan lebih efisien dilakukan oleh pihak swasta.

Berdasarkan masalah tersebut dapat dilakukan beberapa penanganan seperti:

1. Bengkaknya kelembagaan Pemda dewasa ini lebih banyak dipicu oleh ditetapkannya PP 84/2000 yang telah memberikan insentif bagi Pemda untuk menggelembungkan organisasinya yang akan menguras anggaran Daerah untuk membiayai overhead cost dan mengurangi secara signifikan dana untuk pelayananmasyarakat. Untuk itu dalam jangka pendek agar secepatnya dilakukan penyempurnaan atas PP tersebut. Pemerintah harus membuat pengaturan untuk membatasi kelembagaan Daerah sesuai dengan kebutuhan riil. Untuk itu monitoring, supervisi, control dan pemberdayaan harus secara komprehensif dilakukan.

2. Secara lebih mendasar, berbagai alternatif dapat ditawarkan dalam aspek kelembagaan tersebut. Apakah memilih kelembagaan publik dalam bentuk pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan tersebut untuk dilaksanakan oleh pihak swasta (privatisasi) ataupun kemitraan antara pihak Pemdadengan swasta (public private partnership). Tolok ukurnya adalah bagaimana urusan tersebut dapat terlaksana secara efektip, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai kemungkinan-kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda.

3. Perlu adanya standard kelembagaan baik besaran maupun nomenklatur sesuai dengan kebutuhan Pemda untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan,karena dampak personil dan pembiayaan yang ditimbulkan oleh kelembagaan tersebut.

Kesimpulan
Reformasi manajemen kepegawaian daerah menjadi agenda yang mendesak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan otonomi daerah muncul banyak fakta yang menunjukan adanya berbagai masalah dalam manajemen kepegawaian daerah maupun kelembagaan. Diantaranya adalah masalah kepegawaian daerah yang pertama yaitu dalam Rekrutmen PNS daerah, Rekrutasi PNS masih memiliki banyak kelemahan. Dari rekrutmen yang tidak berdasarkan sistem merit, dan sistem rekrutmen yang masih menjadi arena KKN baru bagi para actor yang terlibat dalam penentuan formasi dan rekrutmen pegawai.

Masalah kedua adalah mutasi pegawai, salah satu masalah yang menonjol adalah rendahnya mobilitas aparatur antar daerah dan antar susunan pemerintahan. Ketika transfer pegawai menjadi kewenangan sepenuhnya daerah dan belanja pegawai menjadi salah satu komponen alokasi dasar dari dana alokasi umum (DAU) maka transfer pegawai amat sulit dilakukan. Akibatnya, wawasan aparatur daerah cenderung menjadi amat sempit dan mengarah pada ekslusifitas yang dapat membahayakan wawasan kebangsaan.

Selain itu masalah dalam bidang kelembagaan adanya praktek-praktek masa lalu berupa kecenderungan untuk melakukan pemekaran (Proliferation) kelembagaan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah. Proliferasi yang dilakukan lebih dikarenakan untuk mengakomodasikan tekanan dari birokrasi yang berkembang terus dibandingkan untuk mengakomodasikan perkembangan fungsi karena kebutuhan riil masyarakat yang harus dilayani.
Full transcript