Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

No description
by

krisma widya

on 23 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kelompok 4 :
Arynna Dwi Prabayanthi (09)
Dea Gayatri Ningtara (16)
Indra Tri Cahyadi (24)
Krisma Widya Saraswati (28)
Pradnya Paramitha (35)
Sari Darmayanti (41)
Satvika Pradnyadevi (42)
Wangi Utari Suryatika (49)

A. Hakikat Hak dan Kewajan Warga Negara
B. Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Negara
D. Upaya Penangan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
SMA Negeri 1 Denpasar
A. Hakikat Hak dan Kewajan Warga Negara
Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan keamanan dan sebagainya.
Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan.
Adapun hubungan antara Hak dan Kewajiban, yaitu Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.
B. Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia
1. Hak atas kewarganegaraan
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
4. Hak dan kewajiban bela Negara
Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk untuk berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan , dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
6. Kemerdekaan memeluk agama
Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

7. Pertahan dan keamanan negara
Pertahan dan keamanan negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2).

8. Hak mendapat pendidikan
Pasal 31 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
9. Kebudayaan nasional Indonesia
Pasal 32 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.
10. Perekonomian nasional
Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur perekonomian nasional.
11. Kesejahteraan sosial
Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD Dasar Negara RI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34.
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Negara
- Faktor Penyebab Pelanggaran hak & pengingkaran kewajiban
- Contoh pelanggaran hak & pengingkaran kewajiban
Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara, diantaranya disebabkan oleh:
1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri – sendiri.
2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Sikap tidak toleran.
4. Penyalahgunaan kekuasaan
5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
6. Penyalahgunaan teknologi

Contoh dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, seperti :
1. PELANGGARAN HAK WARGA NEGARA
- Tidak mendapat persamaan hukum




- Dilarang mengeluarkan pendapat.





- Tidak mendapat pengajaran dan pendidikan




- Pembungkaman Pers
- Diskriminasi Politik
- Ditangkap tanpa proses hukum yang berlaku
2. PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
- Tidak membayar pajak
- Melawan hukum
- Tidak menjaga ketertiban
- Perilaku anarkis
- Melanggar aturan yang berlaku
- Tidak menjaga persatuan dan kesatuan
- Mengkhianati Negara
- Tawuran antar-pelajar
- Melanggar HAM
D. Upaya Penangan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
- Upaya oleh Pemerintah
- Upaya oleh Masyarakat
1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
A. Supremasi hukum dan demokasi harus ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan

B Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara.

C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik.

E.Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat.

F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

G. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan.

Tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut:

- Kepolisian :
- Tentara Nasional Indonesia
- Komisi pemberantasan korupsi
- Lembaga peradilan

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara oleh Masyarakat
Contoh perilaku yang dapat ditampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara:
1. Di lingkungan keluarga:
a. orang tua
b. Semua anggota keluarga harus mengetahui kewajiban dan hak mereka masing-masing.
c. Menerapkan hukuman bagi setiap anggota keluarga yang melanggar peraturan di rumah.
d. Orang tua sudah seharusnya memberikan pembagian yang adil kepada anak-anaknya
e, Di lingkungan keluarga tidak boleh terjadi kekerasan
f. Di lingkungan keluarga tidak boleh terjadi penelantaran terhadap anak.

2. Di lingkungan sekolah:

a. Setiap sekolah mempunyai peraturannya masing-masing dan sudah seharusnya seluruh warga sekolah menaati peraturan yang berlaku
b. Setiap guru harus memberikan contoh yang baik
c. Setiap warga sekolah harus mengetahui hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap warga sekolah harus menjaga agar hak tersebut tidak terhapus.
d. Setiap warga sekolah harus mengetahui kewajiban asasi yang dimiliki oleh setiap orang

3. Di lingkungan masyarakat

a. Dalam lingkungan masyarakat sudah seharusnya kita saling menghargai satu sama lain
b. Selalu menaati perarturan yang berlaku
c. Apabila mengetahui adanya kasus pelanggaran terhadap hak asasi sudah seharusnya kita melaporkan hal tersebut terhadap lembaga yang berwenang.
Full transcript