Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda

No description
by

Bunga Shafa

on 18 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda

1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf
Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte(kemerdekaan), egalite(persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan.
Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811)
Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis.

H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal
memerintah di Nusantara pada tahun
1808-1811. Tugas utama Daendels adalah
mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai
Inggris.
Bidang pertahanan dan keamanan
1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru
2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon.
3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi
4. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi
Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa
Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan
Jalan Daendels.
Bidang pemerintahan
1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
2. Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi
pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
Bidang peradilan
Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan
dengan mengeluarkan berbagai peraturan.
1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk
orang-orang Eropa, dan Timur Asing.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Kelompok 1
Bidang Sosial Ekonomi
Mengevaluasi Penjajahan Pemerintah Hindia Belanda
1. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon,
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan
pajak,
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran
dunia,
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
b. Pemerintahan Janssen (1811)
Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan
Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu
Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.
2. Perkembangan Kolonialisme Inggris di Indonesia
(1811-1816)
Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip :
• Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat.
• Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.
• Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa.

Kebijakan Pemerintahan Thomas Stamford Raffles :
1. Bidang Birokrasi Pemerintahan
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Bidang Hukum
4. Bidang Sosial
5. Bidang Ilmu Pengetahuan
3. Dominasi pemerintahan colonial Belanda
Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia dan Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Sala satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.
Full transcript