Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Sistematika UUD 1945 sesudah dan sebelum amandemen

No description
by

on 25 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistematika UUD 1945 sesudah dan sebelum amandemen

Notes
Ideas
Ideas
Ideas
Sistematika UUD 1945 sesudah dan sebelum amandemen
Kelompok 4
*Ananta Cakra M
*Rifat Adine
*Irfan A
*Ridwan
Perbedaan sistematika UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen
latar belakang perubahan UUD 1945
pada saat itu kekuasaan tertinggi di tangan MPR, adanya kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalui luwes sehingga dapat menimbulkan multi tafsir seperti pasal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat kali masa sidang MPR
ISI UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH DI AMANDEMEN

TERIMA KASIH
Sebelum Amandemen
  1.  Pembukaan 4 alinea
2.  Batang tubuh
-   16  bab
-   37  pasal  
-   49  ayat  
-   4  pasal aturan peralihan
peralihan
-   2  ayat aturan tambahan
tambahan
3.  Penjelasan
 Sesudah Amandemen
 1.   Pembukaan 4 alinea 
2.   Batang tubuh
  -    21  bab
 -    73  pasal
 -   170  ayat
  -   3  pasal aturan
-   2  pasal aturan
3.   Tanpa penjelasan
pertama pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
kedua pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
Tujuan dari perubahan UUD 1945
untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara, kedaulatan rakyat, Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum, serta hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
ketiga pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 Nopember 2001
yang keempat pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.
SEBELUM DIAMANDEMEN
BAB X. WARGA NEGARA
Pasal 26
Jang mendyadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disjahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
Sjarat-sjarat yang mengenai kewargaan Negara ditetapkan dengan undang-undang.

SESUDAH DIAMANDEMEN
BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Perubahan Pasal 26
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

8froxy
Full transcript