Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Penggolongan Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

No description
by

Dwiki Yusuf

on 3 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Penggolongan Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Jenis Pajak Menurut Sifatnya
Pajak Subjektif
Kelompok 2
Jenis Pajak Berdasarkan Pihak Yang Memungut Pajak
Pajak Pusat
Jenis Pajak Menurut Golongannya
Pajak Langsung
Sistem Pemungutan Pajak
Sistem Self-assessment
Withholding Tax System
Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerimaan penghasilan.
Semi Self Assessment
Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu WP dan Fiscus. Mekanisme pelaksanaannya berdasarkan suatu anggapan bahwa WP pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh Fiscus.
Sistem Official-assessment
Besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparat pajak).
Kriteria dari Official Assesment system adalah :
Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
Wajib Pajak bersifat pasif
Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Penggolongan Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Alfian Nahuda
Dwiki Yusuf Trian Ashari
Gabriella Gumilang
Gading Dhicky Darmawan
Rohmat Suryanto
Winda Kurnia Widyaningrum
Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan, antara lain:
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Bea Meterai
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak Migas
Pajak Ekspor
Pajak Daerah
Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentan PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), antara lain :
Pajak Provinsi :
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak Parkir
Pajak Tak Langsung
Pajak langsung
adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan / SPT Pajak atau Kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya
Pajak tidak langsung
adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu / terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.
Pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), kemudian menetapkan objek pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang.
Contoh: PPh

Pajak Objektif
Pajak yang pengenaannya pertarna-tama memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya, tanpa mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.
Contoh:
PPN dan PPn.BM, PBB
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Self Assesment System antara lain :
Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri
Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
Full transcript