Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Rumusan Masalah

No description
by

nfauziah aulia

on 20 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rumusan Masalah


Negara Hukum

di Dunia
Rumusan Masalah
Bagaimana sejarah perkembangan Negara hukum di dunia dalam sistem kontinental, anglosaxon, islam, social legality, dan negara hukum pancasila?

Apa definisi dari Negara hukum?

Bagaimana budaya masyarakat Indonesia?

Tujuan
Mengetahui sejarah perkembangan Negara hukum di dunia dalam sistem kontinental, anglosaxon, islam, social legality, dan negara hukum pancasila.

Mengetahui definisi dari Negara hukum.

Mengetahui budaya masyarakat Indonesia.

Sejarah Perkembangan Negara Hukum
Sistem kontinental
Anglosaxon
Islam
Social legality
Negara hukum pancasila

Sistem kontinental
(Civil Law)
Berasal dari Negara Eropa (Immanuel Kant)
Tujuan : menjamin kedudukan hukum masyarakat
Konsep :
Negara hukum liberal
Negara hukum dalam arti sempit
Nechtwakerstaat (Negara penjaga malam)
Unsur :
Perlindungan HAM
Pemisahan kekuasaan
Pemerintah harus berdasar peraturan-peraturan hukum
Adanya peradilan administrasi
Prinsip utama : “Hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang - undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.”
Sumber hukum : undang-undang dibentuk oleh Legislatif

Golongan :
Hukum Publik (mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa yang berhubungan dengan masyarakat.
Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Hukum Pidana
Hukum Privat
Hukum Perdata
Hukum Dagang


Sistem Anglosaxon
Negara pertama yang menganut sistem Anglosaxon adalah Inggris (Common Law / Unwritten Law)
Berdasar pada yurisprudensi (keputusan hakim terdahulu kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya)
Negara Anglosaxon tidak mengenal negara hukum tetapi mengenal “The Rule of the Law”
A. V. Dicey (ahli sistem Anglosaxon) menyatakan unsur pokok negara hukum :
Supremacy of law (hukum menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dan hukum menjadi posisi tertinggi)
Equality before of the law (berpedoman pada undang-undang dan dimata hukum penguasa dan rakyat adalah sama)
Human rights, 3 hal pokok :
The rights to personal freedom (kemerdekaan pribadi)
The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi)
The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat)

Hakikat sumber :
Custom (adat / kebiasaan)
Legislation (undang-undang)
Case-law (kebisaan yang sering dilakukan hakim)

Sistem Islam
Negara pertama yang menganut sistem Islam adalah Arab
Sumber :
Al Qur’an
Sunnah Nabi
Ijma
Qiyas
Sistem Hukum :
Rohaniyah (Ibadat)
Duniawi (muamalat, nikah, jinayat)

Sistem Social Legality
Sistem ini merupakan sistem penyeimbang Negara Hukum The Rule of the Law yang dipelopori oleh negara Anglosaxon
Negara hukum social legality menempatkan hukum di bawah sosialisme
Tujuan : hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dalam kerangka ide sosialisme
Sosialisme sebagai ideologi negara ditetapkan berada di atas hukum segala - galanya
Ciri – ciri :
Bersumber dari rasio manusia
Komunis - ateis, totaliter
Kebebasan beragama yang semu, dan kebebasan propaganda anti agama
Unsur - unsur utama:
Perwujudan sosialisme
Hukum adalah alat di bawah sosialisme
Penekanan pada sosialisme, dibanding hak-hak perseorangan


Sistem Negara
Hukum Pancasila
Menurut Oemar Seno Adji berpendapat bahwa :
Negara Hukum Indonesia merupakan ciri khas Indonesia
Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum pancasila
Unsur - unsur :
Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Adanya pemisahan kekuasaan
Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan
Adanya peradilan Tata Usaha Negara dan supremasi hukum
Karakteristik negara hukum Pancasila :
Hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan
Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan - kekuasaan Negara
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Ciri - ciri umum dari pada negara hukum Pancasila
Hubungan yang erat antara agama dan negara
Bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa
Kebebasan beragama dalam arti positif
Ateisme tidak dibenarkan
Komunisme dilarang


Negara Hukum
Definisi : negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum
Aristoteles : Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya
Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik
Ada empat alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum :
Demi kepastian hukum
Tuntutan perlakuan yang sama
Legitimasi demokrasi
Tuntutan akal budi
Unsur - unsur Negara Hukum :
Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak - hak itu
Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang - undangan
Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya
Ciri - ciri Negara Hukum :
Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
Berdasarkan sebuah undang - undang yang menjamin HAM
Menuntut pembagian kekuasaan
Budaya Masyarakat
Indonesia

Koentjaraningrat : seluruh total dari kelakuan manusia yang berpola tertentu bisa diperinci menurut fungsi - fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat
Komponen - komponen dari pranata social :
Sistem Norma, Manusia, dan Peralatan fisik.
Pola Pikir Sistem Sosial Budaya Indonesia
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara Persatuan
Demokrasi Pancasila
Budi Pekerti
Keadilan Sosial bagi Semua Rakyat

Pola Tindak Sistem Sosial Budaya Indonesia :
Gotong Royong
Prasaja
Musyarawah untuk Mufakat
Kesatria
Dinamis
Fungsi Sistem Sosial Budaya Indonesia:
Dalam Berbangsa dan Bernegara
Dalam Masyarakat
Dalam Keluarga
Full transcript