Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan di Pusat dan Daerah dalam

No description
by

Khalis Kusuma

on 28 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan di Pusat dan Daerah dalam

Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Republik Indonesia
design by Dóri Sirály for Prezi
Disusun Oleh :

Dwi Putri Aprilia
Fadhil Priastama
Khalis Rahma
Khoyrunnisaa A
Malik Fajar
Marsya Monazella
Maulani Aidi
Nasywa Ghina F


Pembagian Urusan Pemerintahan
A. Tujuan Negara Republik Indonesia
B. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dipimpin oleh kepala daerah dan DPRD.


C. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah
1. Teori Tujuan Negara
Teori Fasisme
Teori Individualisme
Teori Sosialisme
Teori Integralistik

2. Rumusan Negara Republik Indonesia
Dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia :
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”

Negara kesatuan yang dipilih adalah Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi.

Pemerintah pusat menurut UU Republik Indonesia No.23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuaasan pemerintah negara Republik Indonesia.



Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepala daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam sistem ini pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangn-undangg ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat

Pasal-Pasal UUD NKRI 1945 yang mengatur Presiden
Pasal 4 ayat 1-2
Pasal 5 ayat 1-2
Pasal 6 ayat 1-2
Pasal 6A ayat 1-5
Pasal 7
Pasal 7B ayat 1-7
Pasal 7C
Pasal 8 ayat 1-3
Pasal 9 Ayat 1-2
Pasal 10
Pasal 11 Ayat 1-3
Pasal 12
Pasal 13 Ayat 1-3
Pasal 14 ayat 1-2
Pasal 15
Pasal 16


Pasal-Pasal UUD NKRI 1945 yang mengatur tentang Kementrian Negara
Pasal 17 ayat 1
Pasal 17 ayat 2
Pasal 17 ayat 3
Pasal 17 ayat 4

Urusan Pemerintahan Absolut
Urusan politik luar negeri
Urusan pertahanan
Urusan keamanan
Urusan yustisi
Urusan moneter
Urusan agama

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat
Adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dibagi menjadi beberapa prinsip
Akuntabilitas
Efisiensi
Eksternalitas
Kepentingan strategis nasional

Urusan pemerintahan umum
Adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Presiden dala pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala provinsi dan kepada bupati/walikota sebaga kepala pemerintahan kabupaten/kota.

LANDASAN HUKUM: SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEWENANGANNYA
UU No. 1/1945
SUSUNAN PEMDA:
badan perwakilan daerah
badan eksekutif daerah
kepala daerah

KEWENANGAN:
membuat peraturan daerah
kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah kecuali urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah 


UU No. 22/1948
SUSUNAN PEMDA:
DPRD
Pemerintah daerah

KEWENANGAN:
Pempus berkewajiban menyerahkan sebanyak-banyaknya kewenangan dan aneka urusan pemerintahan pada daerah


UU No. 1/1957
SUSUNAN PEMDA:
DPRD
DPD
Dipilih dari anggota DPRD
Kepala daerah dipilih rakyat
DPD&kepda bertanggung jawab ke DPRD

KEWENANGAN:
mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangganya dalam bentuk perda
mengatur segala urusan yang belum diatur oleh pempus di daerah tingkat atas


Penetapan Presiden No. 6/1959
SUSUNAN PEMDA:
Kepala Daerah
Pengangkatan berasal dari calon yang diajukan dari DPRD yang bersangkutan/diluar DPRD
Alat pemerintah pusat sekaligus pemda
Menjalankan tugas idbantu badan pemerintah harian yang diangkat dari calon-calon yang diajukan dari DPRD
DPRD-GR (dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong)
Terdiri dari wakil golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya
Anggotanya diajukan oleh kepda
Kepda secara ex-officio adalah ketua DPRD-GR

KEWENANGAN:
menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tsb
menyelenggarakan koordinasi antar-jawatan dengan pemerintah pusat di daerah dan antar-jawatan dengan pemda
menjalankan kewenangan lai yang terletak dalam bidang urusan pempus


UU No. 18/1965
SUSUNAN PEMDA:
1. DPRD
Bertangung jawab ke pemda
Pemda: DPRD & kepda
Komposisi keanggotaan
Provinsi (40-75)
Kabupaten/kotamadya (25-40)
Kecamatan/kotapraja (15-25)
2. Kepala daerah

KEWENANGAN:
Daerah memiliki kewenangan dalam urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh kepda dan dprd

UU No. 5/1974
SUSUNAN PEMDA:
DPRD
Kepala daerah
Gubernur (kep. Wilaya provinsi)
Bupati/walikotamadya (kep. Wilayah kabupaten/kotamadya)

KEWENANGAN:
Pemda berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri


UU No. 22/1999
SUSUNAN PEMDA:
Kepala daerah provinsi gubernur, kabupaten bupati, daerah kota walikota, daerah camat lurah/kepda.
DPRD (legislative) dan pemda (eksekutif)
Pemda: kepala daerah&perangkat daerah lainnya
DPRD sejajar dengan pemda (mitra)
Gubernur bertanggung jawab ke DPRD provinsi, bupati&walikota bertanggung jawab ke DPRD kabupaten/kota

KEWENANGAN:
menjalankan semua urusan pemerintahan kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama
kewenangan wajib: bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri perdagangan, penanaman modal, lingkngan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja
kewenangan provinsi: kewenangan otonom yang meliputi kewenangan dalam bidng pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak dapat atau belum dapat dilakukan oleh kabupaten dan kota


UU NO. 32/2004, UU NO. 8/2005, UU NO. 12/2008
SUSUNAN PEMDA:
Pemerintahan daerah
Pemerintahan daerah provinsi
Pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah
DPRD

KEWENANGAN:
pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otoomi dan tugas pembantuan
urusan otonom pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan pemerintah
Urusan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama.


Pasal-Pasal dan UUD NRI Tahun 1945 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasal 18A ayat 1
Pasal 18A ayat 2
Pasal 18B ayat 1
Pasal 18B ayat 2

Desentralisasi
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
Dekonsentrasi

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum
Instansi vertikal adalah perangkat kementrian dan/atau lembaga pemerintah nonkementrian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi
Tugas pembantuan
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerha provinsi kepada daerah kabupaten/kota untukmelaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah mendapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Penanggungjawab akhir penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah presiden
Daerah mendapat otonomi seluas-luasnya dengan tujuan :
Agar kesejahteraan masyarakat cepat terwujud
Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah

Tujuan dana perimbangan
Membantu daerah dalam mendanai kewenangannya
Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah

Dana perimbangan terdiri dari tiga komponen berikut :
Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK)


Kewenangan pemerintahan daerah
UU RI no. 1 tahun 1945
UU RI no. 22 tahun 1948
UU RI no. 1 tahun 1957
Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959
UU RI no. 18 tahun 1965
UU RI no. 5 tahun 1974
UU RI no. 22 tahun 1999
UU RI no. 32 tahun 2004
UU RI no. 8 tahun 2005
UU RI no. 12 tahun 2008

Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara
Berdasarkan ketentuan pasal 22 UU RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, kewajiban pemerintahan daerah yaitu:
Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Mengembangkan kehidupan demokrasi
Mewujudkan keadilan dan pemerataan
Meningkatkan pelayanan dasar
Melestarikan nilai sosial budaya
Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan

Hak pemerintahan daerah yaitu:
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Memilih pimpinan daerah
Mengelola aparatur daerah
Mengelola kekayaan daerah
Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Full transcript