Prezi

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Kerjasama Antar Lembaga

Kementerian Perumahan Rakyat Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Asdep Kerjasama Antar Lembaga
by Agung Bhakti Utama on 1 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kerjasama Antar Lembaga

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan ASISTEN Peraturan UUD 1945
UU No. 39 Tahun 1999, ttg Hak Asasi Manusia
UU No. 1 Tahun 2011, ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU No. 32 Tahun 1998, ttg Pemerintahan Daerah
PP No. 38 Tahun 2007, tttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PP No. 50 Tahun 2007, ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Permenpera No. 02/PERMEN/M/2009, ttg Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman
PP No.19 Tahun 2010, ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
Perpres No. 67 tahun 2005, juncto Perpres No.13 tahun 2010, ttg Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastrukur;
Permendagri No.22 Tahun 2009, ttg Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
Permenpera No. 21 Tahun 2010 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat.
Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 2009
Renstra Kemenpera Tahun 2010 - 2014
VISI & MISI V I S I
“Mendukung terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang nyaman, aman, serasi, teratur, terpadu, terencana dan berkelanjutan melalui kerjasama antar lembaga”

M I S I
Mengembangkan kebijakan kerjasama Pemerintah dan Swasta
Mengembangkan kebijakan kerjasama Pemerintah Pusat – Daerah dan Antar Daerah
Mengembangkan kebijakan kerjasama Swasta dan Masyarakat. Tugas & Fungsi Manfaat Kerjasama Lembaga di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terselenggara koordinasi dalam perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan;
Tercipta dan meningkatkan pembinaan dan peranserta pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan;
Terselenggaranya perumahan dan kawasan permukiman yang optimal (tepat sasaran, efisien, efektif, berhasil guna dan tepat guna);
Tercapainya solusi dalam penyelesaian masalah dan kendala yang ada;
Pemanfaatan potensi untuk keberlanjutan penyelenggaraan. Azas yang mendasari
Kerjasama Antar Lembaga (KAL) Azas Kemitraan Azas Keadilan dan Pemerataan Azas Kemandirian dan Kerjasama Agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. Memberikan landasan agar penyelenggaraan perkim dilakukan oleh Pemerintah dan pemda dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung. Agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat. Jejaring Kerja dengan A1, A2, A4, dan A5 di Bangwas A1 A2 A3 A4 A5 Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategi Pengembangan Kawasan Program dan Anggaran Pendataan dan Sosialisasi Penyediaan Lahan dan Prasarana Kawasan Fasilitasi Penyiapan Lahan Fasilitasi Penyiapan PSU Pembangunan Fisik PSU Pemerintah dan Swasta Swasta dan Masyarakat Pemerintah Pusat - Daerah
Antar Daerah Bina Pengelolaan
Prasarana Kawasan Pengelolaan PSU Kawasan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PSU Kawasan Pemasaran dan Pelayanan Konsumen Evaluasi Kawasan Pemantauan dan Evaluasi Pengkajian Kawasan Kinerja Pengembangan Kawasan K A L Setelah pelaksanaan pemberian bantuan, dilakukan KAL dalam rangka pembangunan rumah sejahtera dan keberlanjutan pembangunan PSU; Untuk lembaga (pemerintah daerah, swasta atau masyarakat) yang sudah mempunyai tanah, rencana pembangunan rumah/kawasan permukiman (site plan) dapat dilakukan KAL dalam rangka pembangunan rumah/rumah umum dan keberlanjutan pembangunan PSU. KERJASAMA Pemerintah - Swasta Swasta - Masyarakat Pemerintah - Pemerintah Daerah Pola Kerjasama Pemerintah - Swasta Alasan Perlunya KPS Tahapan KPS Bentuk KPS Perkim Hal yang perlu diperhatikan Para pihak : Pemerintah dan Swasta

Waktu : pada saat perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.

Tingkatan : pusat dan daerah

Nota Kesepahaman/Kesepakatan kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU)  adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama, dilanjutkan dengan PKS/PKO

Bidang Kerjasama Pemerintah Swasta, memanfaatkan pola Public -Private Partnership (PPP) / Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS), tetapi dengan mekanisme yang berbeda, disesuaikan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pemahaman PPP (secara murni), adalah : kesepakatan atau kontrak yang diwakili oleh pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta, di mana pihak swasta :
Menyelenggarakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu;
Menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi baik langsung/tidak langsung
Bertanggung jawab atas resiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tsb;
Dapat menerima penyerahan/menggunakan fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya, selama masa kontrak.
Objek kerjasama bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :
PSU
Lahan/Kawasan
Kumuh (Kaw. Sekeloa  mega proyek)
Alih teknologi (SDM)
Pembangunan
Pemeliharaan
Wasdal

Unsur-unsur perjanjian :
Investor (penyandang dana)
Tanah
Bangunan komersial
Jangka waktu operasional
Penyerahan (transfer) Pendekatan yang ada belum dapat mengatasi kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, seperti yang ditegaskan di dalam UU No. 1 Tahun 2011 PKP; Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, karena keterbatasan dana dan kemampuan yang ada. Dibutuhkan peranserta sektor swasta sebagai partner Pemerintah Publik yang diwakilkan Pemerintah perlu manfaat dari ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman, sektor Swasta (penguasa fiskal) butuh profit yang setinggi-tingginya. Pemerintah menghadapi keterbatasan dana dan SDM yang kompeten;
Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas baik dibanding Pemerintah;
Pihak swasta dapat menjamin pelayanan dapat diberikan lebih cepat dibanding Pemerintah;
Adanya dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan swasta sebagai penyedia pelayanan;
Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta;
Tidak ada ketentuan melarang pelibatan swasta dalam penyediaan pelayanan;
Keluaran dari pelayanan mudah diukur + ditetapkan tarifnya dengan rasional;
Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif penggunaan jasa pelayanan;
Ada peluang inovasi dalam penyediaan pelayanan;
Ada rekam jejak (track record) pengalaman kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dilakukan sebelumnya;
Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui kemitraan.

1. Identifikasi dan seleksi proyek;

2. Studi kelayakan, yang bertujuan untuk melihat kelayakan
finansial maupun ekonomi, pemilihan bentuk PPP, pengujian,
serta penetapan untuk dapat dilelangkan;

3. Proses lelang atau tender, dimulai dari tahap penyiapan dokumen
lelang, penetapan cara evaluasi, pembentukan panitia lelang,
proses lelang, evaluasi lelang hingga penetapan calon pemenang;

4. Negosiasi ,membentuk tim untuk menegosiasikan draf perjanjian,
negosiasi alokasi resiko, penetapan pemenang serta keputusan
akhir pembiayaan;

5. Manajemen kontrak, yang dimulai dari proses konstruksi,
pembentukan komisi bersama, operasi, monitoring, dan jika ada
pengalihan di akhir masa konsesi . Metode Pelaksanaan Bentuk Kerjasama Longlist usulan penetapan lokasi hasil verifikasi dari A1 Longlist dijajaki kemungkinan untuk KAL sebelum diberi bantuan stimulan PSU, dalam rangka pembangunan rumah sejahtera dan keberlanjutan pembangunan PSU; Longlist diproses menjadi Shortlist oleh... Menghasilkan Longlist lokasi PKP Shortlist lokasi bantuan stimulan PSU pada A2, sebelum pelaksanaan fisik dilakukan KAL dalam rangka pembangunan rumah sejahtera dan keberlanjutan pembangunan PSU; M o U dalam rangka pembangunan rumah sejahtera dan keberlanjutan PSU. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA (KAL) Mekanisme dan Manfaat Bentuk C S R
See the full transcript