Prezi

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Sosialisasi Penomoran Faktur Pajak

Citas Konsultan Global
by Steven Orlando on 1 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sosialisasi Penomoran Faktur Pajak

Faktur Pajak Baru PER-24/PJ/2012 Monitoring Nomor Seri Faktur Pajak (Ilustrasi) 2 POIN PERUBAHAN Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada diluar KPP tempat PKP dikukuhkan maka PKP harus mengajukan permohonan kode Aktivasi dan Password Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan laporan SPT Masa PPN Masa Desember PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau nomor seri FP yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama maka seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan Telah memiliki kode Aktivasi dan Password; dan Syarat dapat diberikan Nomor Seri Faktur Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.
PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:
- 900.13.00000001 s.d 900.13.00000100;
- 900.13.99999901 s.d 901.13.00000000;
- 900.13.99999999 s.d 901.13.00000098, dan sebagainya.
c) Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP
Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan BKP/JKP SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK Kode aktivasi adalah kode berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan oleh DJP melalui surat pemberitahuan kode aktivasi
Password adalah kode berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan oleh DJP melalui surat elektronik (email) ISTILAH ISTILAH BARU Materi Sosialisasi 4 POIN PERUBAHAN 3 POIN PERUBAHAN 1 POIN PERUBAHAN 011.900-13.00000001 010.900-13.0000000 Penulisan Kode dan Nomor Sseri pada Faktur Pjak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.
Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian s eterusnya
Contoh

Berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak

Berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti. Contoh Penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam SKT atau SK PKP, maka PKP harus memberitahukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nama; alamat; dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
Nama;alamat; dan NPWP pembeli BKP/JKP
Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak Syarat formal faktur pajak paling sedikit mencantumkan; Dibuat dengan menggunakan nomor yang sama dengan FP yang diganti
Tanggal FP saat faktur pajak pengganti dibuat
FP penggantian diberi cap yang mencantumkan nomor seri dan tanggal FP yang diganti
Dilaporkan dalam SPT di mana faktur pajak diganti (pembetulan SPT) Rusak
Salah pengisian
Salah penulisan
Sehingga tidak lengkap, jelas dan benar PKP menerbitkan Faktur Pajak
Pengganti Faktur Pajak yang; Faktur pajak pengganti Password via email Surat pemberitahuan kode aktivasi via Pos PKP telah dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 PKP telah dilakukan Registrasi Ulang PKP oleh KPP tempat PKP terdaftar dan dalam laporan hasil registrasi ulang menyatakan PKP tetap dikukuhkan, atau; Syarat dapat diberikan kode aktivasi dan password Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kpd DJP yang:
Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan PER-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat
Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan pasword
Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP
Telah menerima surat pemberitahuan password melalui e-mail
Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak
Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak
Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Dilampiri contoh tandatangan Pemberitahuan penandatanganan Faktur Pajak menggunakan formulir lampiran VA dan harus dilampiri dengan: Dilampiri fotocopy kartu identitas pejabat / pegawai penandatanganan FP yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang Dalam hal PKP ada pemusatan maka pejabat / pegawai yang telah ditunjuk di tempat-tempat kegiatan usaha masih dapat menandatangani FP PKP dapat merujuk lebih dari 1 (satu) pegawai PKP wajib memberitahukan secara tertulis nama pejabat / pegawai yang berhak menandatangani FP Penandatangan FP harus diisi dengan kartu identias yang sah dan masih berlaku; KTP, SIM, Paspor Penanda tangan FP 2013 2013 2012 1 April 2013
Nomor seri mulai
Digunakan PKP 1 Maret 2013
PKP meminta kode aktivasi, password
Dan nomor seri ke KPP 31 Des 2012
Batas Akhir Registrasi
Ulang PKP Langkah Persiapan KPP Peraturan dan Sistem IT yang handal Penyidik Fungsional Pemeriksa Waskon dan AR Sistem Penyidikan Sistem Pemeliharaan Sistem Pengawasan Sistem Administrasi PPN Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara menunggu fase e-invoice, di mana pada tahap e-invoice mekanisme penomoran sudah by sistem yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang E-Invoice No FP dari DJP 2013 2012 Regulasi Fase Pra e-Invoice Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Sep Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1) PER
DJP PMK UU
PPN Per Dirjen Pajak No PER-24/PJ/2012
Keterangan FP (Nomor Seri Faktur Pajak) Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012
Tata cara pengisian keterangan pada FP diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 13 ayat (8) UU No. 42/2009
Tata cara pembuatan FP diatur dengan/berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 Penomoran
Faktur Pajak 2 1 Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP. Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, di mana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP Arah Kebijakan Pengaturan FP 4 April 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Sep Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2) PKP Petugas TPT di KPP Data base penomoran Faktur Pajak Data base kepathuan 3 masa pajak terakhir Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak Surat permintaan nomor seri PKP memasukkan kode aktivasi dan password 2 3 1 Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:
2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
13 (tiga belas) digit berikutnya adalahnya Nomor Seri Faktur Pajak. Kode Status Nomor Seri Faktur Pajak Kode transaksi Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RI e-Tax Invoice Memperluas basis e-SPT
Validasi Faktur Pajak
Segmentasi PKP: normal dan deemed
Tim kajian komprehensif Kebijakan Pengukuhan PKP
Peningkatan Penggunaan e-SPT
Registrasi Ulang PKP
Tim kajian Komprehensif Evaluasi e-SPT
Peraturan e-SPT 2014 2013 2012 2011 Pembenahan Sistem Administrasi PPN ROAD MAP PPN Sesuai Arsipkan berkas TATA CARA VERIFIKASI Tidak cocok Seksi Waskon BPS Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Terpakai SOP
KPP 30-0001 Input data Nomor Seri yang tidak digunakan Menu Menyandigkan data PKP dengan data DJP Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Keterangan FP Lengkap Sesuai dengan identitas yang berlaku
(fotocopy dilampirkan pd saat pemberitahuan pejabat penandatanganan FP) Tata cara ditentukan oleh DJP Menggambarkan keadaan yg sebenarnya Sesuai dengan alamat yang sebenarnya Jenis BKP/JKP Nomor seri FP Nama Penandatanganan FP Alamat BKP/JKP Meminta ke DJP Identitas:
KTP
SIM
Passport Identitas Penjual/Pembeli Pasal 13 (5) UU PPN Penyempurnaan Pengaturan FP Yang diminta >96: diberikan 96 nomor
Yang diminta <96: diberikan sebesar yang diminta Maksimal diberi = 120% X (55+25+0)
= 96 Maksimal diberi = 120% X (100+150+250)
= 600 Yang diminta >600: diberikan 600 nomor
Yang diminta <600: diberikan sebesar diminta 0 25 55 250 150 100 Sep 4 April 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan Pemberitahuan kempos di email Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos Penerimaan surat masuk KPP Password di e-mail 2 PKP 3 Petugas TPT di KPP Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos Surat Permohonanan kode aktivasi 5 4 3 1 Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password Nomor Seri Nomor Seri Kode Cabang Kode tahun Kode transaksi& status Kode transaksi& status Jumlah Digit:
13 digit
Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan di create oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus Jumlah Digit
8 digit
Ditentukan oleh PKP sendiri Penomoran Fp sesuai dgn PER-24 Penomoran Fp sesuai dgn PER-13/65 Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak SKEMA KENDALI
FAKTUR PAJAK DALAM
UU PPN DAN UU KUP Identitas penjual (nama, alamat, dan NPWP)
Identitas pembeli (nama, alamat, dan NPWP)
Jenis BKP/JKP
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri, tgl faktur pajak
Nama dan ttd yang berhak menttd faktur pajak FP tdk dpt dikreditkan bila tdk memenuhi Psl 15(5) & (9) Resiko Bagi PKP Pembeli Pasal 9 ayat 2b Syarat material=FP diissi keterangan sebenarrnya Syarat formal=FP diisi lengkap, jelas, dan benar FP harus memenuhi syarat formal & material FP harus dicantumkan ketrangan ttg penyerahan Pasal 13 ayat 9 Pasal 13 ayat 5 UU PPN Kendali UU PPN Sanksi administrasi berupa denda 2% x DPP PPN Pasal 14 ayat 4 ResikoBagi PKP Penjual KENDALI UU KUP Keterangan FP tidak diisi “secara lengkap” Pasal 14 ayat1 huruf e Pasal 14 ayat1huruf f FP dilaporkan tdk sesuai dgn masa penerbitan FP Tdk membuat FP/tdk tepat waktu Pasal 14 ayat1huruf d VALIDASI FAKTUR PAJAK Kode aktivasi adalah kode berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan oleh DJP melalui surat pemberitahuan kode aktivasi
Password adalah kode berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan oleh DJP melalui surat elektronik (email) ISTILAH ISTILAH BARU Monitoring Nomor Seri Faktur Pajak (Ilustrasi) 3 POIN PERUBAHAN 1 POIN PERUBAHAN Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan Telah memiliki kode Aktivasi dan Password; dan Syarat dapat diberikan Nomor Seri Faktur Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP
Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan BKP/JKP SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK Materi Sosialisasi 4 POIN PERUBAHAN 2 POIN PERUBAHAN Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada diluar KPP tempat PKP dikukuhkan maka PKP harus mengajukan permohonan kode Aktivasi dan Password Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan laporan SPT Masa PPN Masa Desember PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau nomor seri FP yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama maka seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kpd DJP yang:
Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan PER-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat
Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan pasword
Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP
Telah menerima surat pemberitahuan password melalui e-mail
Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak
Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak
Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.
PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:
- 900.13.00000001 s.d 900.13.00000100;
- 900.13.99999901 s.d 901.13.00000000;
- 900.13.99999999 s.d 901.13.00000098, dan sebagainya.
c) Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak 011.900-13.00000001 010.900-13.0000000 Penulisan Kode dan Nomor Sseri pada Faktur Pjak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.
Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian s eterusnya
Contoh

Berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak

Berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti. Contoh Penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam SKT atau SK PKP, maka PKP harus memberitahukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nama; alamat; dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
Nama;alamat; dan NPWP pembeli BKP/JKP
Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak Syarat formal faktur pajak paling sedikit mencantumkan; Dibuat dengan menggunakan nomor yang sama dengan FP yang diganti
Tanggal FP saat faktur pajak pengganti dibuat
FP penggantian diberi cap yang mencantumkan nomor seri dan tanggal FP yang diganti
Dilaporkan dalam SPT di mana faktur pajak diganti (pembetulan SPT) Rusak
Salah pengisian
Salah penulisan
Sehingga tidak lengkap, jelas dan benar PKP menerbitkan Faktur Pajak
Pengganti Faktur Pajak yang; Faktur pajak pengganti Password via email Surat pemberitahuan kode aktivasi via Pos PKP telah dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 PKP telah dilakukan Registrasi Ulang PKP oleh KPP tempat PKP terdaftar dan dalam laporan hasil registrasi ulang menyatakan PKP tetap dikukuhkan, atau; Syarat dapat diberikan kode aktivasi dan password Dilampiri contoh tandatangan Pemberitahuan penandatanganan Faktur Pajak menggunakan formulir lampiran VA dan harus dilampiri dengan: Dilampiri fotocopy kartu identitas pejabat / pegawai penandatanganan FP yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang Dalam hal PKP ada pemusatan maka pejabat / pegawai yang telah ditunjuk di tempat-tempat kegiatan usaha masih dapat menandatangani FP PKP dapat merujuk lebih dari 1 (satu) pegawai PKP wajib memberitahukan secara tertulis nama pejabat / pegawai yang berhak menandatangani FP Penandatangan FP harus diisi dengan kartu identias yang sah dan masih berlaku; KTP, SIM, Paspor Penanda tangan FP 2013 2013 2012 1 April 2013
Nomor seri mulai
Digunakan PKP 1 Maret 2013
PKP meminta kode aktivasi, password
Dan nomor seri ke KPP 31 Des 2012
Batas Akhir Registrasi
Ulang PKP Langkah Persiapan KPP Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara menunggu fase e-invoice, di mana pada tahap e-invoice mekanisme penomoran sudah by sistem yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang E-Invoice No FP dari DJP 2013 2012 Regulasi Fase Pra e-Invoice Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Sep Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1) Penomoran
Faktur Pajak 2 1 Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP. Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, di mana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP Arah Kebijakan Pengaturan FP Peraturan dan Sistem IT yang handal Penyidik Fungsional Pemeriksa Waskon dan AR Sistem Penyidikan Sistem Pemeliharaan Sistem Pengawasan Sistem Administrasi PPN PER
DJP PMK UU
PPN Per Dirjen Pajak No PER-24/PJ/2012
Keterangan FP (Nomor Seri Faktur Pajak) Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012
Tata cara pengisian keterangan pada FP diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 13 ayat (8) UU No. 42/2009
Tata cara pembuatan FP diatur dengan/berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 Sesuai Arsipkan berkas TATA CARA VERIFIKASI Tidak cocok Seksi Waskon BPS Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Terpakai SOP
KPP 30-0001 Input data Nomor Seri yang tidak digunakan Menu Menyandigkan data PKP dengan data DJP Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak PKP Petugas TPT di KPP Data base penomoran Faktur Pajak Data base kepathuan 3 masa pajak terakhir Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak Surat permintaan nomor seri PKP memasukkan kode aktivasi dan password 2 3 1 Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak 4 April 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Sep Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:
2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
13 (tiga belas) digit berikutnya adalahnya Nomor Seri Faktur Pajak. Kode Status Nomor Seri Faktur Pajak Kode transaksi Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RI e-Tax Invoice Memperluas basis e-SPT
Validasi Faktur Pajak
Segmentasi PKP: normal dan deemed
Tim kajian komprehensif Kebijakan Pengukuhan PKP
Peningkatan Penggunaan e-SPT
Registrasi Ulang PKP
Tim kajian Komprehensif Evaluasi e-SPT
Peraturan e-SPT 2014 2013 2012 2011 Pembenahan Sistem Administrasi PPN ROAD MAP PPN Keterangan FP Lengkap Sesuai dengan identitas yang berlaku
(fotocopy dilampirkan pd saat pemberitahuan pejabat penandatanganan FP) Tata cara ditentukan oleh DJP Menggambarkan keadaan yg sebenarnya Sesuai dengan alamat yang sebenarnya Jenis BKP/JKP Nomor seri FP Nama Penandatanganan FP Alamat BKP/JKP Meminta ke DJP Identitas:
KTP
SIM
Passport Identitas Penjual/Pembeli Pasal 13 (5) UU PPN Penyempurnaan Pengaturan FP Yang diminta >96: diberikan 96 nomor
Yang diminta <96: diberikan sebesar yang diminta Maksimal diberi = 120% X (55+25+0)
= 96 Maksimal diberi = 120% X (100+150+250)
= 600 Yang diminta >600: diberikan 600 nomor
Yang diminta <600: diberikan sebesar diminta 0 25 55 250 150 100 Sep 4 April 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan Pemberitahuan kempos di email Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos Penerimaan surat masuk KPP Password di e-mail 2 PKP 3 Petugas TPT di KPP Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos Surat Permohonanan kode aktivasi 5 4 3 1 Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password SKEMA KENDALI
FAKTUR PAJAK DALAM
UU PPN DAN UU KUP Identitas penjual (nama, alamat, dan NPWP)
Identitas pembeli (nama, alamat, dan NPWP)
Jenis BKP/JKP
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri, tgl faktur pajak
Nama dan ttd yang berhak menttd faktur pajak FP tdk dpt dikreditkan bila tdk memenuhi Psl 15(5) & (9) Resiko Bagi PKP Pembeli Pasal 9 ayat 2b Syarat material=FP diissi keterangan sebenarrnya Syarat formal=FP diisi lengkap, jelas, dan benar FP harus memenuhi syarat formal & material FP harus dicantumkan ketrangan ttg penyerahan Pasal 13 ayat 9 Pasal 13 ayat 5 UU PPN Kendali UU PPN Sanksi administrasi berupa denda 2% x DPP PPN Pasal 14 ayat 4 ResikoBagi PKP Penjual KENDALI UU KUP Keterangan FP tidak diisi “secara lengkap” Pasal 14 ayat1 huruf e Pasal 14 ayat1huruf f FP dilaporkan tdk sesuai dgn masa penerbitan FP Tdk membuat FP/tdk tepat waktu Pasal 14 ayat1huruf d VALIDASI FAKTUR PAJAK Nomor Seri Nomor Seri Kode Cabang Kode tahun Kode transaksi& status Kode transaksi& status Jumlah Digit:
13 digit
Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan di create oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus Jumlah Digit
8 digit
Ditentukan oleh PKP sendiri Penomoran Fp sesuai dgn PER-24 Penomoran Fp sesuai dgn PER-13/65 Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak 3 POIN PERUBAHAN 2 POIN PERUBAHAN Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan Telah memiliki kode Aktivasi dan Password; dan Syarat dapat diberikan Nomor Seri Faktur Kode aktivasi adalah kode berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan oleh DJP melalui surat pemberitahuan kode aktivasi
Password adalah kode berupa karakter yang dapat terdiri dari angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang diberikan oleh DJP melalui surat elektronik (email) ISTILAH ISTILAH BARU

PER-24/PJ/2012,
TANGGAL 22 NOVEMBER 2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM
RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK Monitoring Nomor Seri Faktur Pajak (Ilustrasi) 4 POIN PERUBAHAN 1 POIN PERUBAHAN Dalam hal PKP pindah tempat kegiatan usaha yang wilayah kerjanya berada diluar KPP tempat PKP dikukuhkan maka PKP harus mengajukan permohonan kode Aktivasi dan Password Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan laporan SPT Masa PPN Masa Desember PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau nomor seri FP yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama maka seluruh faktur pajak tersebut merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP
Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama akhir bulan penyerahan BKP/JKP SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.
PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:
- 900.13.00000001 s.d 900.13.00000100;
- 900.13.99999901 s.d 901.13.00000000;
- 900.13.99999999 s.d 901.13.00000098, dan sebagainya.
c) Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak 011.900-13.00000001 010.900-13.0000000 Penulisan Kode dan Nomor Sseri pada Faktur Pjak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.
Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian s eterusnya
Contoh

Berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak

Berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti. Contoh Penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak SELESAI MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com Terima Kasih Password via email Surat pemberitahuan kode aktivasi via Pos PKP telah dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 PKP telah dilakukan Registrasi Ulang PKP oleh KPP tempat PKP terdaftar dan dalam laporan hasil registrasi ulang menyatakan PKP tetap dikukuhkan, atau; Syarat dapat diberikan kode aktivasi dan password Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kpd DJP yang:
Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan PER-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat
Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan pasword
Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP
Telah menerima surat pemberitahuan password melalui e-mail
Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak
Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak
Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam SKT atau SK PKP, maka PKP harus memberitahukan ke KPP tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nama; alamat; dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
Nama;alamat; dan NPWP pembeli BKP/JKP
Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak Syarat formal faktur pajak paling sedikit mencantumkan; Dibuat dengan menggunakan nomor yang sama dengan FP yang diganti
Tanggal FP saat faktur pajak pengganti dibuat
FP penggantian diberi cap yang mencantumkan nomor seri dan tanggal FP yang diganti
Dilaporkan dalam SPT di mana faktur pajak diganti (pembetulan SPT) Rusak
Salah pengisian
Salah penulisan
Sehingga tidak lengkap, jelas dan benar PKP menerbitkan Faktur Pajak
Pengganti Faktur Pajak yang; Faktur pajak pengganti Dilampiri contoh tandatangan Pemberitahuan penandatanganan Faktur Pajak menggunakan formulir lampiran VA dan harus dilampiri dengan: Dilampiri fotocopy kartu identitas pejabat / pegawai penandatanganan FP yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang Dalam hal PKP ada pemusatan maka pejabat / pegawai yang telah ditunjuk di tempat-tempat kegiatan usaha masih dapat menandatangani FP PKP dapat merujuk lebih dari 1 (satu) pegawai PKP wajib memberitahukan secara tertulis nama pejabat / pegawai yang berhak menandatangani FP Penandatangan FP harus diisi dengan kartu identias yang sah dan masih berlaku; KTP, SIM, Paspor Penanda tangan FP 2013 2013 2012 1 April 2013
Nomor seri mulai
Digunakan PKP 1 Maret 2013
PKP meminta kode aktivasi, password
Dan nomor seri ke KPP 31 Des 2012
Batas Akhir Registrasi
Ulang PKP Langkah Persiapan KPP Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara menunggu fase e-invoice, di mana pada tahap e-invoice mekanisme penomoran sudah by sistem yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang E-Invoice No FP dari DJP 2013 2012 Regulasi Fase Pra e-Invoice Penomoran
Faktur Pajak 2 1 Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP. Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, di mana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP Arah Kebijakan Pengaturan FP Peraturan dan Sistem IT yang handal Penyidik Fungsional Pemeriksa Waskon dan AR Sistem Penyidikan Sistem Pemeliharaan Sistem Pengawasan Sistem Administrasi PPN PER
DJP PMK UU
PPN Per Dirjen Pajak No PER-24/PJ/2012
Keterangan FP (Nomor Seri Faktur Pajak) Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012
Tata cara pengisian keterangan pada FP diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 13 ayat (8) UU No. 42/2009
Tata cara pembuatan FP diatur dengan/berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 4 April 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Sep Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (2) Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Sep Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Kepatuhan penyampaian SPT masa PPN 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN (1) PKP Petugas TPT di KPP Data base penomoran Faktur Pajak Data base kepathuan 3 masa pajak terakhir Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak Surat permintaan nomor seri PKP memasukkan kode aktivasi dan password 2 3 1 Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:
2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
13 (tiga belas) digit berikutnya adalahnya Nomor Seri Faktur Pajak. Kode Status Nomor Seri Faktur Pajak Kode transaksi Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RI e-Tax Invoice Memperluas basis e-SPT
Validasi Faktur Pajak
Segmentasi PKP: normal dan deemed
Tim kajian komprehensif Kebijakan Pengukuhan PKP
Peningkatan Penggunaan e-SPT
Registrasi Ulang PKP
Tim kajian Komprehensif Evaluasi e-SPT
Peraturan e-SPT 2014 2013 2012 Pembenahan Sistem Administrasi PPN ROAD MAP PPN Sesuai Arsipkan berkas TATA CARA VERIFIKASI Tidak cocok Seksi Waskon BPS Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Terpakai SOP
KPP 30-0001 Input data Nomor Seri yang tidak digunakan Menu Menyandigkan data PKP dengan data DJP Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Keterangan FP Lengkap Sesuai dengan identitas yang berlaku
(fotocopy dilampirkan pd saat pemberitahuan pejabat penandatanganan FP) Tata cara ditentukan oleh DJP Menggambarkan keadaan yg sebenarnya Sesuai dengan alamat yang sebenarnya Jenis BKP/JKP Nomor seri FP Nama Penandatanganan FP Alamat BKP/JKP Meminta ke DJP Identitas:
KTP
SIM
Passport Identitas Penjual/Pembeli Pasal 13 (5) UU PPN Penyempurnaan Pengaturan FP Yang diminta >96: diberikan 96 nomor
Yang diminta <96: diberikan sebesar yang diminta Maksimal diberi = 120% X (55+25+0)
= 96 Maksimal diberi = 120% X (100+150+250)
= 600 Yang diminta >600: diberikan 600 nomor
Yang diminta <600: diberikan sebesar diminta 0 25 55 250 150 100 Sep 4 April 18 April Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Mei, Juni, dan Juli Sudah lapor SPT Masa PPN bulan Desember, Januari, dan Februari Agu Jul Jun Mei Apr Mar Feb Jan Des Jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat diberikan kepada PKP oleh DJP Jumlah Nomor Seri yang dapat Diberikan Pemberitahuan kempos di email Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos Penerimaan surat masuk KPP Password di e-mail 2 PKP 3 Petugas TPT di KPP Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos Surat Permohonanan kode aktivasi 5 4 3 1 Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password SKEMA KENDALI
FAKTUR PAJAK DALAM
UU PPN DAN UU KUP Identitas penjual (nama, alamat, dan NPWP)
Identitas pembeli (nama, alamat, dan NPWP)
Jenis BKP/JKP
PPN yang dipungut
PPnBM yang dipungut
Kode, nomor seri, tgl faktur pajak
Nama dan ttd yang berhak menttd faktur pajak FP tdk dpt dikreditkan bila tdk memenuhi Psl 15(5) & (9) Resiko Bagi PKP Pembeli Pasal 9 ayat 2b Syarat material=FP diissi keterangan sebenarrnya Syarat formal=FP diisi lengkap, jelas, dan benar FP harus memenuhi syarat formal & material FP harus dicantumkan ketrangan ttg penyerahan Pasal 13 ayat 9 Pasal 13 ayat 5 UU PPN Sanksi administrasi berupa denda 2% x DPP PPN Pasal 14 ayat 4 ResikoBagi PKP Penjual KENDALI UU KUP Keterangan FP tidak diisi “secara lengkap” Pasal 14 ayat1 huruf e Pasal 14 ayat1huruf f FP dilaporkan tdk sesuai dgn masa penerbitan FP Tdk membuat FP/tdk tepat waktu Pasal 14 ayat1huruf d VALIDASI FAKTUR PAJAK Nomor Seri Nomor Seri Kode Cabang Kode tahun Kode transaksi& status Kode transaksi& status Jumlah Digit:
13 digit
Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan di create oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus Jumlah Digit
8 digit
Ditentukan oleh PKP sendiri Penomoran Fp sesuai dgn PER-24 Penomoran Fp sesuai dgn PER-13/65 Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIPAJAKK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SOSIALISASI
PENOMORAN FAKTUR PAJAK Materi Sosialisasi 2011
See the full transcript